Kesejahteraan sosial adalah sebuah konsep multidimensional yang merujuk pada kondisi optimal individu, keluarga, dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial, sehingga mereka dapat hidup layak, produktif, dan bermartabat. Di Indonesia, pemahaman dan implementasi kesejahteraan sosial menjadi kian relevan seiring dengan dinamika pembangunan dan tantangan sosial yang terus berkembang. Salah satu figur yang pemikirannya memberikan kontribusi signifikan dalam bidang ini adalah Prof. Dr. Adi Fahrudin. Melalui berbagai karya dan pemikirannya, Prof. Adi Fahrudin menawarkan perspektif mendalam mengenai bagaimana kesejahteraan sosial seharusnya dipahami dan diwujudkan di tengah masyarakat.
Artikel ini bertujuan untuk memberikan pengantar mengenai konsep kesejahteraan sosial, dengan merujuk pada sudut pandang Prof. Adi Fahrudin. Pemahaman ini penting bagi siapa saja yang terlibat dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, mulai dari praktisi, akademisi, pembuat kebijakan, hingga masyarakat umum. Kesejahteraan sosial bukanlah sekadar kondisi tanpa kemiskinan atau tanpa masalah, melainkan sebuah proses berkelanjutan yang melibatkan berbagai elemen, termasuk partisipasi aktif masyarakat, dukungan kebijakan yang tepat, serta pemberdayaan ekonomi dan sosial.
Menurut Prof. Adi Fahrudin, kesejahteraan sosial tidak dapat dilihat secara parsial. Ia menekankan bahwa kesejahteraan sosial harus dipahami sebagai suatu kesatuan yang utuh, mencakup tidak hanya pemenuhan kebutuhan material seperti pangan, sandang, dan papan, tetapi juga kebutuhan non-material seperti kesehatan, pendidikan, rasa aman, kebebasan berpendapat, serta kesempatan untuk berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Perspektif ini menolak pandangan reduksionis yang hanya fokus pada aspek ekonomi semata, melainkan merangkul dimensi-dimensi kemanusiaan yang lebih luas.
Prof. Adi Fahrudin seringkali mengaitkan kesejahteraan sosial dengan konsep pemberdayaan. Ia berargumen bahwa tanpa pemberdayaan, upaya peningkatan kesejahteraan akan bersifat sementara dan tidak berkelanjutan. Pemberdayaan di sini diartikan sebagai proses memberikan kekuatan (power) kepada individu atau kelompok masyarakat yang lemah, agar mereka mampu mengidentifikasi potensi diri, mengakses sumber daya, membuat keputusan, serta mengambil tindakan untuk memperbaiki kualitas hidup mereka sendiri. Ini berarti, program-program kesejahteraan sosial haruslah dirancang untuk menumbuhkan kemandirian dan kapasitas, bukan sekadar memberikan bantuan pasif.
Dalam pandangan Prof. Adi Fahrudin, pembangunan kesejahteraan sosial memerlukan pendekatan yang multidimensional dan interdisipliner. Tidak ada satu disiplin ilmu atau satu sektor saja yang mampu menyelesaikan kompleksitas masalah kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan tentu saja, masyarakat itu sendiri. Keterlibatan semua elemen ini penting untuk menciptakan sinergi dan memastikan bahwa intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan efektif.
Lebih lanjut, Prof. Adi Fahrudin menekankan pentingnya konteks lokal dalam perumusan kebijakan dan program kesejahteraan sosial. Setiap daerah atau komunitas memiliki karakteristik, budaya, dan permasalahan yang unik. Oleh karena itu, solusi yang datang dari "atas" (top-down) tanpa mempertimbangkan kearifan lokal seringkali tidak berjalan efektif. Sebaliknya, pendekatan yang partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program, akan menghasilkan solusi yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Ini sejalan dengan prinsip bahwa masyarakat adalah subjek, bukan objek, dalam pembangunan kesejahteraan.
Mewujudkan kesejahteraan sosial di Indonesia tentu menghadapi berbagai tantangan. Ketimpangan ekonomi, kemiskinan struktural, akses terhadap layanan dasar yang belum merata, serta dampak dari perubahan sosial dan lingkungan merupakan isu-isu krusial yang perlu ditangani. Namun, di sisi lain, Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang melimpah, potensi sumber daya manusia yang besar, serta kekayaan budaya yang dapat menjadi modal untuk membangun kesejahteraan.
Prof. Adi Fahrudin melihat tantangan ini sebagai peluang untuk melakukan inovasi dan perbaikan dalam sistem kesejahteraan sosial. Ia mendorong adanya reorientasi kebijakan agar lebih fokus pada pencegahan masalah sosial, bukan hanya penanganan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat menjadi sarana efektif untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, meningkatkan efisiensi layanan, serta mendorong partisipasi publik. Dengan pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat, kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan dapat terus diupayakan untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia.