Adopsi adalah sebuah institusi hukum yang memberikan kesempatan bagi anak-anak yang membutuhkan keluarga untuk mendapatkan orang tua pengasuh yang sah dan penuh kasih. Dalam praktiknya, hukum adopsi memainkan peran krusial dalam memastikan kesejahteraan anak, sekaligus memberikan kebahagiaan bagi calon orang tua angkat. Proses ini diatur secara ketat oleh undang-undang untuk melindungi semua pihak yang terlibat, terutama anak.
Prinsip utama di balik hukum adopsi adalah kepentingan terbaik bagi anak. Ini berarti bahwa setiap keputusan terkait adopsi harus memprioritaskan kebutuhan fisik, emosional, dan psikologis anak. Adopsi bertujuan untuk menciptakan hubungan keluarga yang permanen, di mana anak memiliki hak yang sama dengan anak kandung, termasuk hak waris dan hak pengasuhan.
Di Indonesia, hukum adopsi diatur oleh berbagai peraturan, di antaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak. Peraturan ini menegaskan bahwa adopsi hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik anak, dan hanya dapat dilakukan setelah anak berada dalam asuhan lembaga pengasuhan anak atau di bawah pengawasan pemerintah.
Untuk menjadi orang tua angkat, calon orang tua harus memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan. Persyaratan ini dibuat untuk memastikan bahwa anak akan tumbuh dalam lingkungan yang stabil, aman, dan penuh kasih. Beberapa syarat umum yang harus dipenuhi meliputi:
Proses verifikasi yang ketat akan dilakukan untuk memastikan bahwa semua persyaratan terpenuhi. Ini melibatkan wawancara mendalam, pemeriksaan riwayat hidup, serta penilaian kondisi rumah dan lingkungan calon orang tua.
Proses adopsi di Indonesia umumnya melibatkan beberapa tahapan penting. Dimulai dari pengajuan permohonan kepada pengadilan negeri, yang kemudian akan dilanjutkan dengan penelitian oleh dinas sosial terkait. Penelitian ini mencakup pemeriksaan kelayakan calon orang tua angkat dan status anak yang akan diadopsi.
Setelah berkas dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, proses selanjutnya adalah persidangan di pengadilan. Pengadilan akan mempertimbangkan rekomendasi dari dinas sosial, kesaksian dari pihak-pihak terkait, dan tentunya tujuan utama yaitu kepentingan terbaik bagi anak. Jika semua persyaratan terpenuhi dan majelis hakim yakin bahwa adopsi akan memberikan manfaat bagi anak, maka penetapan adopsi akan dikeluarkan.
Penting untuk dicatat bahwa adopsi tidak hanya bisa dilakukan oleh pasangan suami istri. Dalam kasus tertentu, dan dengan persetujuan kedua belah pihak (calon orang tua angkat dan orang tua biologis jika memungkinkan), adopsi juga bisa dilakukan oleh individu tunggal yang memenuhi kriteria.
Hukum adopsi secara tegas melindungi hak-hak anak. Anak yang diadopsi memiliki hak yang sama dengan anak kandung, termasuk hak atas nama, hak waris, dan hak untuk mendapatkan perlindungan serta kasih sayang dari orang tua angkatnya. Identitas biologis anak biasanya dirahasiakan untuk melindungi anak dari stigma sosial atau potensi gangguan di masa depan.
Perlindungan ini juga mencakup pencegahan terhadap praktik adopsi ilegal atau perdagangan anak. Lembaga-lembaga resmi seperti Dinas Sosial dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berperan aktif dalam mengawasi dan menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan adopsi untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan hukum dan etika.
Adopsi memberikan manfaat yang luar biasa bagi semua pihak. Bagi anak, adopsi berarti mendapatkan kesempatan kedua untuk tumbuh dalam lingkungan keluarga yang stabil dan penuh cinta, serta mendapatkan masa depan yang lebih baik. Bagi orang tua angkat, adopsi dapat menjadi sumber kebahagiaan dan kelengkapan keluarga, meskipun mereka tidak memiliki ikatan darah.
Secara sosial, adopsi membantu mengurangi jumlah anak terlantar dan memberikan mereka kesempatan untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif. Dengan memahami dan menjalankan hukum adopsi dengan benar, kita turut berkontribusi dalam menciptakan keluarga yang utuh dan masyarakat yang lebih peduli terhadap kesejahteraan anak-anak.